Kumpulan UU/Perpres/Permen/Perda/Pergub/Perbup

PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI KEPARIWISATAAN

Undang Undang

  1. UU No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
  2. UU No. 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
  3. UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Pemerintah

  1. PP No. 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
  2. PP No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010 – 2025
  3. PP No. 2 Tahun 2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Peraturan Presiden

  1. Perpres No. 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan
  2. Perpres No. 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan
  3. Perpres No. 85 Tahun 2013 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawaidi Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  4. Perpres No. 92 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
  5. Perpres Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional
  6. Perpres No. 79 Tahun 2011 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia
  7. Perpres No. 77 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
  8. Perpres No. 76 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
  9. Perpres No. 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
  10. Perpres No. 74 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Budaya

 

Keputusan Presiden

  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengukuhan Badan Perfilman Indonesia
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2013 Tentang Hari Musik Nasional
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional

Instruksi Presiden

  1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Menteri

  1. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 28 Tahun 2014 tentang standar usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
  2. Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 27 tahun 2014 tentang standar usaha taman rekreasi
  3. Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 26 tahun 2014 tentang standar usaha jasa impresariat/promotor
  4. Peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif no. 25 tahun 2014 tentang standar usaha jasa informasi pariwisata
  5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 24 Tahun TENTANG STANDAR USAHA SPA
  6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Usaha Bar/Rumah Minum
  7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pub
  8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Diskotik
  9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kelab Malam
  10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Boga
  12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kawasan Pariwisata
  13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Karaoke
  14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Usaha Wisata Selam
  15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Angkutan Jalan Wisata
  16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram
  17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Rumah Makan
  18. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran
  19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe
  20. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 09 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata
  21. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 08 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
  22. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 07 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
  23. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 06 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.53/Hm.001/Mpek/2013 Tentang Standar Usaha Hotel
  24. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 05 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan
  25. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 04 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata
  26. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 03 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  27. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah
  28. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 01 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
  29. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 73 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  30. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 70 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  31. Himpunan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 Buku himpunan ini diterbitkan untuk melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum dan Kepegawaian, khususnya melakukan pengelolaan dokumentasi dan publikasi hukum, penyuluhan hukum serta Jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
  32. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 66 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor Pm.55/Pw.204/Mkp/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor
  33. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor Pm.01/Hk.201/Mpek/2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  34. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 63 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  35. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 53 Tahun 2013 Tentang Standar Usaha Hotel
  36. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.07 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  37. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 01 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  38. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.55/HK.001/M.PEK/2012 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  39. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  40. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.00/M.PEK/2012 Tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
  41. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.01/PL.104/MPEK/2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik di Lingkungan Kementeriaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  42. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor : PM.106/PW.006/MPEK/2011 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel
  43. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.83/KH.201/MKP/2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
  44. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.67/UM.001/MKP/2011 Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
  45. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM. 27/HK.001/MKP/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
  46. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
  47. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.08/KP.502/MKP/2011 Tentang Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
  48. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.07/DL.107/MKP/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Sektor Pariwisata
  49. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  50. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
  51. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi
  52. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata
  53. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata
  54. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata
  55. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
  56. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata
  57. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  58. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata
  59. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
  60. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa
  61. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
  62. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman
  63. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata
  64. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  65. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 Tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  66. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/PW.007/MKP/2010 Penetapan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam, Gereja Immanuel, Museum Kota Makassar, Kantor Pengadilan Negeri Makassar (Raad Van Justitia), Rumah Sakit Stella Maris, Dewan Kesenian Makassar (Societeit De Harmonie), Gereja Katedral, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan (Goeverneur Woning), Kantor Dinas Pariwisata (Gedung Mulo), Klenteng Ibu Agung Bahari (Thian Ho Kong), Asrama Lompobattang (Tangsi Belanda), Rumah Sarang Semut (Mieren Nest), Rumah Tahanan Militer (Gedung Provost), Kantor Inspeksi dan Penyidikan Pajak, Rumah DInas Jabatan Walikota Makassar, Kantor Pos Unit Divisi Paket, Kantor Majelis Jemaat GBIP, Kantor Polisi Kota Makassar, Pilboks Jepang Bantaeng, Rumah Adat Bantaeng, Masjid Kuno Tompong, Gua Batu Ejaya, Gua Pangnganreang Tudae, Kompleks Makam Kambangtia, Kompleks Makam Mattu Daeng Pahakang, Kompleks Makam Possi Tanah, Kompleks Makam Tana Towa, Kompleks Makam Tobo Daeng Ma’rappo, Kompleks Makam Dea Daeng Lita, Makam Parakkasi Daeng Maloga, Kompleks Makam Datuk Tiro, Leang Passes, Kompleks Makam Petta Matinroe RI Tasi’na, Kompleks Makam Puang Liong, Kompleks Makam Cidu Daeng Matarang, kompleks Makam Sengngeng Lampe Uttu, Menara Air PDAM yang berlokasi di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
  67. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.58/PW.007/MKP/2010 Penetapan Gedung Karesidenan Cirebon, Gedung Balaikota Cirebon, Rumah Dinas Bupati Cirebon, Menara Air Perujakan, Gedung SMP Negeri I Cirebon, Gedung SMP Negeri 14 Cirebon, Gedung SD Negeri I, II, III, VI, Kebon Baru Utara, Kantor PT. Pos Indonesia Cirebon, Petilasan Pangeran Drajad, Situs Makam Syekh Maghribi, Situs Kejawanan, Petilasa Kalijaga, Masjid Merah Pajunan, Gedung Bank Mandiri Cabang Cirebon, Gedung PT. Cipta Niaga Cirebon, Gedung Bank Indonesia Cabang Cirebon,, Gedung PT British American Tobacos, Gedung Bunder Kebumen, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon, Gereja Santo Yusuf Cirebon, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon, Kompleks Gedung Pamitran, Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati Cirebon, Kelenteng Dewi Welas Asih, Kelenteng Talang, Stasiun Kereta Api Kejaksaan Cirebon, Stasiun Kereta Api Perujakaan, Kelenteng Pemancar Keselamatan, SMP Negeri 16 Cirebon, Situs Pedati Gede, Makam Pengeran Sipat Lurung, Rumah Dr. Toki Syamsudin, Istana Cipanas, Bendungan Walahar, Gedung Blenong, Rumah Tinggal Song Beng Tkoeij, Stasiun Kereta Api Purwakarta, Gedung Kembar I, Gedung Kembar II, Gedung Eks Asisten Residen Indramayu, Asrama Kodin 0616 Indramayu, Gedung Karesidenan yang berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
  68. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.57/PW.007/MKP/2010 Penetapan Kompleks Makam Bayat, Masjid dan Makam Majasem, Kelenteng Yat Kak Sie, Pg. Gondang Baru, Kompleks RSUD RAA, Soewondo Pati, Museum Kereta Api Ambarawa, Candi Lawang, Masjid Loano, Gereja Kyai Sadrah, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soeroyo, Lawang Sewu, Stasiun Tawang, Kompleks Stasiun Jebres, Masjid Sunan Geseng, Candi Ngempon/ Candi Muncul, Kompleks Makam Astana Gedhong Kenep Glagahwangi, Masjid Layur/Masjid Menara, Masjid Kauman Jatirejo/Masjid Suruh, Benteng Van Der Wijck, Monumen Pers Nasional, SMPN I Purbalingga, Candi Sari, Candi Tenggaran/Candi Klero, Perahu Kuno Rembang, Candi Sojiwan, Candi Gunung Wukir, Candi Umbul/Candi Panas, Kompleks Fransiscan Xaverius, Situs Planggatan, Masjid Darussalam, Masjid Kajoran, Pabrik Gula Tasik Madu, Benteng Pendem, Pendopo Notobratan Kadilangu, Benteng Vasterburg, Candi Selogriyo yang berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.
  69. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.56/PW.007/MKP/2010 Penetapan Lapangan Golf Ahmad Yani Surabaya, Petirtaan Songgoriti, Stupa Sumberawan, Petirtaan Watugede, Kompleks Makam Maulana Malik Ibrahim, Kompleks Makam Sunan Giri, Kompleks Makam Sunan Prapen, Kompleks Makam Leran, Makam Sunan Drajat, Makam Sendang Duwur, Kompleks Makam Sunan Bonang, Petirtaan Panataran, Petirtaan Jolotundo, Gapura Jedong, Balai Sahabat yang berlokasi di Wilayah Jawa Timur sebagai Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
  70. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.007/MKP/2010 Penetapan Malpolres Serang, Karesidenan Banten, Kantor Bupati Dati II Serang yang berlokasi di Wilayah Provinsi Banten sebagai Benda Cagar Budaya, Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
  71. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 tentang Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Pariwisata
  72. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor
  73. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata
  74. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pariwisata Lampiran dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Standar ini meliputi standar Kompetensi Kerja di bidang pimpinan perjalanan wisata, kepemanduan wisata selam, kepemanduan wisata, kepemanduan museum, kepemanduan ekowisata, dan kepemanduan arung jeram, Jasa Boga, Spa, dan Biro Perjalanan Wisata

Keputusan Menteri

  1. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014 Tentang Penerima Penghargaan Karya Bhakti Musik Tahun 2014
  2. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 08 Tahun 2014 Tentang Komisi Otorisasi Sertifikasi Usaha Pariwisata
  3. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 69 Tahun 2013 Tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
  4. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.110/OT.001/MPEK/2012 Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  5. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.109/HK.001/MPEK/2012 Tentang Pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  6. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.08/PW.001/MKP/2009 Tentang Unit Kliring Data Spasial Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
  7. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.06/HK.001/MPEK/2012 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  8. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.05/HK.001/MPEK/2012 Tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.273/MEN/XI/2011 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Kebudayaan Bidang Perfiman Sub Bidang Sensor Film
  10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.274/MEN/XI/2011 Tentang Penetapan SKKNI Sektor Kebudayaan Bidang Cagar Budaya Sub BIdang Perlindungan Cagar Budaya
  11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KM.6/UM.001/MKP/2011 Selaku Ketua Panitia Persiapan Sarana dan Prasarana Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (KTT APEC) XXI Tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi dan Pengembang Fasilitas Penyelenggaraan KTT APEC XXI Tahun 2013
  12. Keputusan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : KM.1/OT.001/MKP/2011 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.75/OT.001/MKP/2010 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Kesepakatan bersama

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tentang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

 

Keputusan Dirjen Parekraf

  1. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 09/KEP/DPDP/VI/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Lampiran SK No. 29/KEP/DPDP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 16/KEP/DPDP/IV/2013 Tentang Perubahan Pertama atas Lampiran SK No. 29/KEP/DPDP/I/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013
  3. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013 Tentang Tata cara Penyaluran Langsung Masyarakat (BLM)/ Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013